Kejatuhan Uni Soviet dan Ekspansi Rusia di Tuban

tubanjogja.org. Berakhirnya perang dingin pada akhir tahun 1980an, menandai era baru dalam konstalasi politik internasional. Dominasi barat (Amerika) semakin tidak terbendung akibat melamah dan bubarnya negara komunis Uni Soviet. Negara Soviet runtuh, justru ketika pemimpin mereka, Mikhail Gorbachev, memperbaharui kebijakan pemerintah dengan mengambil dua langkah—yang dianggap–strategis, yaitu Glasnost dan Prestroika.

Kejatuhan Uni Soviet dan Ekspansi Rusia di Tuban

Ilustrasi di ambil agar menjadi pemanis

Langkah tersebut diambil, karena Uni Soviet sedang terpuruk. Dalam ekonomi, Soviet mengalami stagnasi yang disebakan oleh pemborosan dan melemahnya produktivitas. Sedangkan masalah sosial-politik lebih karena mereka menerapkan sistem yang represif dan otoriter. Selain itu, juga adanya potensi yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia akibat perlombaan tekhnologi militer (nuklir) dengan Amerika.

Oleh karena itu, Gorbachev melukan restrukturisasi yang lazim disebut Glasnots dan Prestroika, pada 6 Maret 1986.  Glasnost artinya keterbukaan, maksudnya terbuka terhadap akses informasi dan penyebarannya, suatu yang dikontrol  ketat oleh rezim sebelumnya. Sedangkan Prestroika merupakan reformasi politik dan ekonomi, di titik ini Uni Soviet kemudian cukup ramah terhadap privatisasi dan penanaman modal asing.

Namun kebijakan itu tidak berjalan sebagaimana yang diedealkan; perbaikan ekonomi, memulai era baru dan menghindari kehancuran. Hadirnya reformasi justru menguatkan pertentangan di dalam tubuh Uni Soviet. Mereka terbelah menjadi tiga kelompok yang saling bersebrangan, yaitu kelompok moderat, radikal dan konservatif. Kelompok moderat adalah kelompok yang menghendaki Soviet melakukan reformasi, tetapi tidak merubah ideologi komunis. Dan kelompok Radikal adalah mereka yang sepenuhnya berharap Soviet melukan perubahan total, termasuk menghapus ideologi Komunis. Sedangkan kelompok konservatif adalah kelompok yang berharap Uni soviet tetap berada di jalur laju ideologi komunis (Marxist-Leninis-Stalisnis).

Selain pertentangan antar kelompok, perpecahan Soviet juga dipicu oleh perebutan kekuasaan antar elit politik dan keinginan beberapa negara bagian untuk merdeka dari Uni Soviet serta membentuk pemerintahan otonom sendiri. Hal ini terlihat dari serangkaian aksi saling kudeta yang terjadi menjelang akhir kepemimpinan Gorbachev dan pertemuan rahasia antar kepala negara bagian.

Puncak perebutan kuasa itu, terjadi pada 7 Februari 1990, dimana Komite sentral Partai Komunis Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik-republik kemudian mulai menegaskan kedaulatannya atas Moskwa, mereka mulai membentuk perundan-undangan yang baru dan membatalkan undang-undang pusat yang bertentangan dengan undang-undang republik. Mereka selanjutnya menegaskan kendali ekonomi lokal dengan menolak membayar pajak pada Moskwa. Dan persis, gejolak ini menyebabkan macetnya ekonomi karena pasokan ekonomi rusak, sehingga menjadikan ekonomi Soviet semakin terpuruk.

Keterpurukan ekonomi dan hilangnya kontrol atas republik-republik bagian, membuat kejatuhan Soviet semakin tidak terbendung. Atas situasi itu lah, pada 25 Desember 1991, untuk menghindari perang saudara, Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden Soviet. Di Kremlin, bendera Soviet diturunkan untuk terakhir kalinya dan tepat setelah itu Soviet bubar dan di gantikan Rusia sebagai pewaris utama.

Usai berakhirnya pemerintah Soviet dan merdekanya republik-republik bagian, Rusia menjadi negara yang memiliki daerah terotorial terluas sekaligus menjadi negera terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak ke-9. Ekonomi Rusia menempati peringkat ke-12 terbesar menurut PDB nominal dan ke-6 terbesar menurut keseimbangan kemampuan belanja tahun 2015. Sumberdaya energi dan mineral Rusia terbesar dan menjadi produsen minyak dan gas alam utama di dunia.

Bahkan konon kabarnya, karena kekuatan ekonominya yang besar dan memonopoli sumber energi, terutama gas. Rusia mampu membuat negara-negara Uni Eropo bergantung dan tidak mampu berbuat banyak atas dominasi politiknya. Sehingga pada saat Rusia menginvansi Krimea yang merupakan bagian dari Ukrainan, Uni Eropo sebagai sekutu Ukraina tidak mampu berbuat banyak dalam memberi dukungan. Sebab, tersandera oleh sumber energi, selain Rusia juga merupakan anggota tetap dewan PBB yang memiliki hak veto, bersama empat negara lain, yaitu Amerika, Prancis, Inggris dan Cina..

Kebesaran Rusia, memang tidak bisa dilepaskan dari warisan kejayaan Uni Soviet di masa lalau, terutama soal teknologi, industri, persenjataan dan sumberdaya alam dan manusia. Tetapi yang harus kita sadari bahwa keduanya sudah jauh berbeda. Jika dulu Republik Federasi Sosialis Rusia adalah bagian dari Republik Sosialis Uni Soviet yang berideologi—dan berpartai tunggal–komunis yang tidak mengakuai adanya kepelikan pribadi atas sektor produksi strategis. Dengan masih mewarisi status hukum Uni Soviet, Rusia–negara Republik Federal semi-presidensial–justru menganut demokrasi dan ekonomi liberal.

Di titik itulah, kini Rusia sudah tidak ada bedanya dengan rival abadinya di masa perang dingin, Amerika. Revisionisme pasca Stalin, secara pelan tapi pasti telah membunuh ideologi sosialis-komunis dan merubah segalanya (Tatiana Lukman: 2010). Sektor industri setrategis telah mengalami privatisasi dengan kepemilikan pribadi, bahkan di sektor penting seperti minyak dan gas.  Maka dapat kita nilai bahwa kebijakan ekonomi negara Rusia, tak ubahnya untuk menjaga kepentingan ekonomi pemilik modal, termasuk berbagai jenis investasi yang dilaksanakan.

Investasi adalah kegiatan dalam ekonomi untuk perluasan usaha untuk meningkatkan nilai lebih suatu badan usaha. Dan tidak jarang investasi dalam skala besar seringkali melibatkan pemerintah, karena investasi sesungguhnya erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi negara yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPA) tahun 1967 yang menjadi tonggak awal liberalisasi di Indonesia. Dan persis setalah UUPA, sumber daya alam strategis Indonesia banyak yang dikuasai swasta dan asing.

Hal itu disemarakkan juga oleh ide pembangunan daerah paska otonomi-reformasi. Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di derah haruslah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan itu seolah harus di dukung oleh pembangunan industri yang membutuhkan modal cukup besar, disinilah investasi dianggap sebagai solusi. Maka tidak heran, jika semakin banyak pembangunan di derah, berbarengan juga mengalirnya modal investasi yang massif.

Arus investasi inilah yang dikerjakan secara baik oleh pemerintah dari generasi ke generasi. Dimana sejak Suharto sampai Jokowi, kegiatan luar negeri Indonesia selalu berkaitan dengan penaman modal asing dalam bentuk investasi di badan usaha strategis. Dan tentu yang menggiurkan adalah yang berkaitan dengan jasa dan SDA, termasuk sumber energi seperti minyak dan gas.

Peluang inilah yang kemudian ditangkap oleh Rusia, setelah sebelumnya lebih dulu masuk perusahaan minyak asing, seperti Chevron (Amerika), Total (Perancis), Conoco Philips (Amerika), British Petroleum (Inggris), Exxon Mobile (Amerika) dan Saudi Aramco (Arab Saudi) di Indonesia. Rusia melalui perusahaan minyak Rosneft Oil Company—dipimpin oleh Igor sechin, kawan baik Putin (presiden Rusia)–yang telah go public dan sebagian sahamnya di miliki pemerintah Rusia berinvestasi untuk pembangunan kilang minyak Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban. Dengan total investasi mencapai US$ 13 miliyar dan ditargetkan berproduksi pada tahun 2021. Untuk pembagian sahamnya, sebesar 55% dimiiki pertamina dan sisanya milik Rosneft.

Tidak hanya pembangunan kilang minyak, hubungan investasi ini kemudian akan dilanjutkan dengan impor minyak mentah dari Rusia. Pembangunan TPPI Tuban oleh pemerintah diharapkan menutupi sebagian kebutuhan energi di Indonesia yang baru disuplay oleh RFCC kilang Cilacap.

Namun sebagaimana dua sisi mata uang, investasi Rosneft dan pembangunan TPPI Tuban juga memiliki dua hal yang bersebrangan. Sebagai kilang minyak tentu produksi TPPI Tuban akan dapat memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang selama ini problematik. Tetapi disisi lain, dengan mengikuti regulasi investasi, tentu nilai lebih dari keuntungan hasil kilang minyak ini tidak sepenuhnya menjadi hak pemerintah, tetapi harus dibagi sesuai kepemilikan saham.

Dan sebagaiamana kita ketahui, sistem ekonomi demikian tidak pernah membuat Indonesia beranjak menuju kemajuan yang sesungguhnya. Pada akhirnya semuanya adalah soal nominal, kontrol dan penghisapan. Kesejahteraan selalu diukur dari pertembuhan ekonomi, kebijakan pemerintah diatur sesuai regulasi pasar dan kekayaan negara yang seharusnya diperuntukan untuk rakyat itu, telah habis dibagi-bagi.

Uni Soviet Rusia ekspansi di Tuban

Info grafis by Dimas Cill

Sebagai perbandingan, mari kita tengok Venezuela beberapa tahun yang lalu. Di masa pemerintahan Hugo Chaves, Venezuela justru melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing dan menolak investasi. Dan itu terbukti tepat, kini mereka bisa berdaulat atas apa yang menjadi miliknya, yang itu mungkin akan susah terjadi di Indonesia. Sebab tidak hanya soal  Rosneft, pengolahan minyak kita dari hulu sampai hilir sudah dikangkangi perusahaan asing. Lalu apa bedanya dengan zaman kolonialisme Hindia-Belanda dulu? Ah hanya Tuhan yang tau, rumit.

Sudah ya, yang belum selesai dan tidak nyambung dalam tulisan ini mari kita renungkan saja. Capek nulisnya, kamu juga pasti capek bacanya kalau kepanjangan. Memang yang panjang-panjang itu selalu melelahkan.

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. November 17, 2017

    […] Baca juga tulisan Mbah Takrib => Punk; Di Jalanan Kami Menjadi Manusia – Kejatuhan Uni Soviet dan Ekspansi Rusia di Tuban – tubanjogja.org […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.