Menyoal Sejarah Gerakan Mahasiswa: Sebuah Gugatan[1]

nusantara

Akankah Nusantara bisa kembali jaya sebagaimana zaman nenek moyang? Ilustrasi diambil dari http://kabarindiependen.com/

Oleh Ahmad Taufiq[2]

/1/

Bertanya kapan sejarah mengada, jawabnya adalah ia mengada saat kita bertanya.[3] Dan belajar sejarah, adalah belajar tentang hubungan-hubungan sekaligus lintasan-lintasan dari berbagai peristiwa yang dirangkai dalam ruang-waktu. Ruang dan waktu, selamanya adalah tentang gerak realitas, yang mana kita adalah bagian darinya, bagian yang mewaris dan diwaris, bagian yang dibentuk dan membentuk. Artinya kita membaca sejarah bukan dalam pengertian kerja otak belaka, melainkan seluruh gerak-tubuh-jiwa dalam dimensi ruang-waktu.

/2/

Gerakan mahasiswa yang kita bahas dalam bingkai sejarah kali ini, adalah suatu bahasan yang sudah sangat banyak dibahas para cerdik-cendekia dan penggiat. Namun, banyaknya pembahasan itu bukan berarti berbanding lurus dengan pemahaman atas kenyataan gerak-realitas yang menjadi lebih utuh, melainkan sekedar menjadi arus informasi permukaan yang bertebaran, hingga perdebatan jadi riuh menyesatkan dan jauh dari kenyataan. Itu terjadi sebab banyak hal, jika kita mau cari alasan. Misalnya, sejarah itu diandaikan tersusun dalam tulisan, sementara (harus diakui), kita masih miskin tradisi kepenulisan. Arus deras gerakan lebih banyak tertuang dalam cerita-cerita berbasis lisan.[4]

Sehingga tidak mengherankan, jika dalam pembahasan sejarah itu “sesuatu” yang tertangkap dalam rumusan-rumusan ternyata adalah sebuah rumusan yang cacat dalam menghadirkan realitas, dan karenanya maka kita harus paham bahwa dalam setiap pembacaan memang selalu menghadirkan kecacatan dalam dirinya. Kecacatan itu sangat nampak dalam berbagai tulisan sejarah yang kita terima selama ini. Misalnya menyoal G30S yang di zaman Orba selalu dilekatkan rapat-rapat dengan PKI (G30S/PKI), maka setelah Soeharto turun (1998), istilah rapat itu diurai kembali. Artinya, ada arus balik historiografi, dan dalam hal ini nampak sekali bahwa politik punya pengaruh yang cukup menentukan. Contoh lagi adalah soal penulisan sejarah gerakan mahasiswa. Yang satu terjebak dalam optimisme buta, yang lain terjebak dalam pesimisme akut. Optimisme buta itu nampak dalam tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa mahasiswa adalah faktor utama penumbangan rezim-rezim seperti Soekarno atau Soeharto, sehingga layak menyandang gelar agent of change.[5] Sementara pesimisme akut adalah yang benar-benar menyepelekan gerakan mahasiswa, seolah-olah mereka hanya (ya, hanya!) gerombolan orang-orang labil yang dengan mudah dipermainkan kepentingan kekuasaan belaka. Misalnya dalam reformasi 1998, gerakan mahasiswa dianggap sebagai aktor yang paling tidak penting dibanding IMF, tokoh oposisi, dan politisi senior yang menumpang di tikungan gelap. Lantas, mana yang benar dari kedua kutub itu? Jawaban yang benar adalah pertanyaannya yang salah!

Oleh sebab itu, cara baca kita dalam bahasan kali ini, adalah cara baca yang tradisional saja. Maksudnya cara baca kita sebagai orang biasa yang sama-sama berproses, mengalami, menghayati, merasakan dan turut membentuk realitas itu.

/3/

Kata mahasiswa diambil dari bahasa Sanskrerta. Kata itu dicomot untuk mengakhiri istilah student (dalam bahasa Belanda), sebagai penyebutan bagi orang yang belajar dalam lembaga pendidikan tinggi hasil politik etis bentukan kolonial juga.

Kata gerak(an) diambil dari istilah Arab harakayang jika dilekatkan dengan mahasiswa maka menjadi suatu bagian tersendiri bukan semata suatu peristiwa (misal: kelas sosial), tapi arus tersendiri yang punya andil besar dalam merah-birunya kenyataan sejarah kita di bumi Nusantara ini.

Adalah politik etis awal Abad XX (memang) yang membuat anak-anak bangsawan pribumi menjadi kelompok tersendiri, dengan kesadaran sendiri, tradisi dan life style tersendiri juga. Kalau umumnya pribumi dianggap mistik, cenderung tradisi lisan, pakai pakaian adat, sarapan nasi jagung dan suka tari-tarian; mereka rasional, akrab dengan tulis-baca (literasi), berpakaian Eropa, sarapan roti dan suka dansa-dansi.[6]

Kesadaran mereka yang mampu membandingkan Eropa (penjajah), dengan pribumi (terjajah), memang menghasilkan dilema tersendiri juga. Dilema itu meliputi suatu pandangan bahwa masyarakat dimana mereka berasal (pribumi), adalah rendah (dan karenanya pantas direndahkan), sehingga sebisa mungkin mereka membentuk diri menjadi Eropa, atau minimal pribumi berkesadaran Eropa. Eropa kemudian menjadi guru dan tolok ukur, dan pada pribumi mereka cenderung menggurui, atau minimal merasa sebagai elemen sosial yang akan menjadikan pribumi sebagai manusia baru yang modern, merdeka dan bermartabat.

Peranakan bangsawan terdidik inilah yang kemudian memarakkan pergerakan, baik gerakan itu sifatnya kooperatif terhadap pemerintah Hindia-Belanda (dengan tujuan Hindia Mulia misalnya), atau gerakan politis-nonkooperatif (dengan tujuan Hindia untuk Hindia). Dan pergerakan yang muncul dari mereka itu selalu akrab dengan tradisi tulisan. Sehingga wajar saja jika satu dekade pasca Politik Etis, media-massa pribumi menjadi sangat marak, sebagaimana dipelopori oleh RM Tirto Adhisoerjo.[7]

Hingar-bingar pergerakan kaum-terdidik itu, setelah digebuk sana-sini oleh pemerintah kolonial, kemudian menemukan momentum persatuannya dalam Sumpah Pemuda 1928. Suatu manifesto dari para pemuda(-terdidik) yang merasa harus memulai persatuan (melepaskan sejenak primordialisme etnis dan aliran) untuk ancang-ancang mendirikan suatu negara sendiri: Indonesia.[8]

/4/

Adalah dwitunggal sejarah (Proklamasi Agustus di Jakarta dan Revolusi November di Surabaya) 1945, yang menjadi tonggak berdirinya sebuah republik. Perasaan direndahkan bertahun-tahun oleh sang tuan kolonial harus diputus, dan satu-satunya jalan pemutusan hubungan itu adalah perang. Lalu kemerdekaan menjadi suatu ethos tersendiri bagi rakyat Indonesia.[9]

Namun, persatuan yang mengental dan kompak dalam melawan penjajah dan pembentukan suatu negara baru, rupanya dalam perjalanannya sangat tidak mudah dan terseok-seok. Pemberontakan dimana-mana, adalah suatu pertanda bahwa memang bayi republik Indonesia itu terlahir cacat. Kecacatan utama itu, nampak dalam tokoh-tokoh pendiri republik itu sendiri. Sebut saja Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lain-lain, yang tidak segera menyadari bahwa mereka adalah produk kolonial meskipun dengan sepenuh sadar mereka melawan kolonialisme. Sehingga republik kita yang tercipta secara struktural tak lebih dari kelanjutan dari negara kolonial Hindia Belanda.[10] Terlalu banyak petunjuk untuk diabaikan jika hendak menghindari fakta ini. Katakanlah struktur pemerintahan, hukum, militer, birokrasi, dan bahkan Istana negara kita itu, adalah kelanjutan juga dari kolonial Hindia Belanda.

Persatuan yang kian mengental (arusnya sentripetal) pada 1945 itu, rupanya tidak berlangsung lama. Ragam aliran menyeruak dan masing-masing hendak meneguhkan dirinya sendiri (dalam hal ini, kelompok mahasiswa juga tercerai dalam berbagai aliran/ideologi). Nampak sekali dalam sidang konstituante yang berjalan sangat alot (arusnya sentrifugal), sehingga Soekarno sebagai presiden dan didukung penuh militer, mengeluarkan dekritnya dengan membubarkan konstituante, dan kembali pada UUD 1945.

Politik aliran itu juga tercermin dalam gerakan mahasiswa yang mengental juga dalam berbagai organisasi dengan ideologi masing-masing. Dalam hal politik aliran/ideologi tersebut, Soekarno hendak merangkul setidaknya tiga kelompok aliran/ideologi (tercermin dalam doktrin Nasakom dan dalam bentuk Fron Nasional yang berisi PNI, NU dan PKI) dalam ranah sipil. Hal itu adalah sesuai belaka dengan keyakinannya sejak muda tentang pelopror revolusi yang dituangkan dalam koran Suluh Indonesia Muda dengan judul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme (1926).

Namun, rupanya Soekarno mulai anakronik.[11] Ia gagal membaca kepentingan militer yang kian kuat di satu sisi, yang dibarengi dengan kumpulan akademisi, cendekiawan dan budayawan yang tersingkir, sekaligus kelompok mahasiswa yang tergabung dalam KAMI. Dalam konteks perang dingin, mereka adalah kelompok yang turut menjadi barisan pemukul dari jatuhnya Soekarno dan menjadi pesakitan.

/5/

Orde baru memulai eranya dengan panji-panji pembangunanisme.[12] Politik aliran/ideologi yang begitu riuh pada zaman Orde Lama sudah tak lagi relevan, sehingga harus digantikan golongan profesional. Dalam hal ini, gerakan mahasiswa menemukan bentuknya paling miris sebab ruang-ruang bergerak (dalam hal ini berpolitik secara merdeka) mereka benar-benar terbatas dalam kandang yang bernama kampus (internal) dan KNPI (eksternal).

Karena itulah, mereka yang tidak puas, membentuk klik-klik rahasia untuk tetap melancarkan politik kerakyatannya dengan berbagai macam siasat. Mereka benar-benar bergerak secara bawah tanah sehingga saat itu marak sekali istilah organisasi tanpa bentuk (OTB).[13] Dan OTB-OTB itu, hubungan eratnya adalah dengan pers-pers mahasiswa, yang menjadikannya penyambung lidah pergerakan. Pers mahasiswa adalah alternatif dalam menyuarakan kenyataan, sebab pers umum benar-benar dibungkam kekritisannya. Hingga Soeharto turun dan reformasi bergulir pada 1998.

Abad XXI adalah abad dimana bentuk penjajahan baru bermula dengan dalih globalisasi/pasar bebas. Indonesia, yang oleh Orde Baru dianggap segera tinggal landas,[14]yang terjadi malah tinggal di landasan. Lalu kebebasan berpendapat, diiringi massifnya perkembangan teknologi informasi, membuat setiap orang berbicara, dan setiap pembicaraan akan dengan segera melenyap ditelan arus besar itu.

Situasi tersebut membuat gerakan mahasiswa menjadi sungguh-sungguh ruwet bahkan untuk sekedar memosisikan diri. Apalagi mahasiswa adalah suatu lapisan tersendiri yang paling dalam memasuki relung arus besar perkembangan teknologi informasi itu. Sehingga, nampak sekali gerakan mahasiswa yang dahulu dianggap sebagai suatu yang heroik (sehingga muncul istilah istilah mencengangkan seperti agent of change, agent of social control, dsb), kini singgasana itu menemui keruntuhannya.

Namun, apakah singgasana itu benar-benar runtuh? Atau apakah kita harus membiarkan, atau menangisinya, atau sekedar update status dengan cibiran sana sini? Itulah ruwetnya. Dan keruwetan-keruwetan itu, menurut saya, adalah tetap harus diatasi, sebab itu adalah tugas hidup kita.

Kita yang sudah mengadili sejarah, harus pula membentuk sejarah, dan kemudian siap untuk diadili di mahkamah sejarah.[]

 

Blandongan, 3 November 2016

[1] Materi ini disampaikan pada IHT LPM ARENA di Pesantren Kaliopak, Yogyakarta, 4 November 2016. Pembahasan materi ini tidak sesuai dengan judulnya yang fokus pada sejarah gerakan mahasiswa, tapi malah melebar dan meluber kemana-mana hingga tema utamanya, yaitu sejarah gerakan mahasiswa itu sendiri, hanya tertulis sekelumit seagai bumbu pelengkap masakan, bukan hidangan utama. Tapi memang sengaja begitu. Dan yang pasti, tulisan ini mempersoalkan penulisan sejarah itu sendiri.

[2] Penulis adalah Koordinator Divisi PSDM LPM ARENA 2014.

[3] Hasil obrolan dengan kawan Jamal (PU LPM Arena 2014), di sekret Arena pada 1 November 2016. Bagi Jamal, yang dapat saya tangkap dan sepakati adalah bahwa sejarah memang dimulai dari saat kita mendiskusikan, lalu menengok ke belakang, dan memproyeksikan bagaimana kita ke depan.

[4] Sebagai perbandingan, dalam tradisi Eropa ada satu adagium yang berbunyi Scripta Manen, Verba Volant (terjemah bebas: yang tertulis akan abadi, yang terucap akan binasa), yang menegaskan bahwa tulis-menulis merupakan suatu hal yang sangat urgen, dan karenanya penulisan sejarah dengan menggali data-data literatur akan menjadi mudah. Hal itu berbeda dengan Nusantara, yang sejauh ini masih minim tradisi literasi. Di Nusantara, adagium itu bisa berupah jadi yang tertulis tak selamanya abadi, dan yang terucap tak selamanya binasa.

[5] Puisi Taufik Ismail sangat bagus untuk dijadikan gambaran tentang optimisme naif itu. Biar saya kutip bulat-bulat.

“Mahasiswa takut pada dosen

Dosen takut pada dekan

Dekan takut pada rektor

Rektor takut pada menteri

Menteri takut pada presiden

Presiden takut pada mahasiswa!”

[6] Ada kecenderungan kuat dari bangsa jajahan untuk meniru penjajahnya. Dalam kajian poskolonial, ada istilah mimikri dan ambivalensi. Contoh dari kedua konsep itu di Hindia-Belanda adalah peranakan bangsawan yang kena sentuhan pendidikan ala Barat. Bahkan banyak diantara Founding Fathers kita, kalau mau jujur mengakui, juga kena sindrom itu.

[7] Tradisi jurnalistik kaum pribumi, sejauh ini yang dapat ditangkap, memang dimulai oleh RM Tirto Adhisoerjo. Biografi Tirto yang paling lengkap sejauh ini ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer dalam buku Sang Pemula. Selain itu, sosok Tirto juga menjadi tokoh yang ditulis Pramoedya dalam bentuk karya fiksi, yaitu Tetralogi Buru, meliputi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dalam novel itu, Tirto dikenal dengan nama Minke. Dalam kedua tulisan itu (fiksi dan nonfiksi), Tirto digambarkan sebagai anak bangsawan (Bupati Bojonegoro) yang mengenyam pendidikan modern. Dari guru-gurunya yang liberal-etis, juga dari pergaulannya dengan orang-orang bebas, dari turba-nya ke pelosok-pelosok desa yang kena penggusuran (tepatnya penyewaan paksa) lahan akibat massifnya industrialisasi perkebunan tebu, sekaligus dari informasi-informasi pergerakan dunia yang mulai bergejolak, Tirto digambarkan sebagai sosok yang membentuk organisasi sekaligus menggalakkan penerangan ke masyarakat dengan jalan mendirikan media massa. Media massa yang terkenal pada waktu itu adalah Medan. Medan adalah media massa dengan bahasa Melayu-pasar (bukan Melayu sekolahan). Bahasa melayu pasar merupakan lingua franca dari seluruh Nusantara.

[8] Ben Anderson, seorang cendekiawan Amerika yang fokus penelitiannya di Asia Tenggara, tinggal lama di Indonesia, menganggap gerakan nasionalisme menjadi marak akibat kapitalisme cetak. Ditemukannya mesin cetak itulah yang membuat dunia tulis-menulis menjadi massif. Akibatnya, penyebaran ide-ide menjadi lebih mudah. Dalam konteks munculnya nasionalisme Indonesia, massifnya dunia tulis-menulis awal Abad XX itu, yang membuat orang di pulau yang satu (misalnya Sumatera) merasa seatap dengan pulau yang lain (misalnya Sulawesi), padahal satu sama lain saling tidak mengenal. Dari kenyataan inilah konsepsi Ben Anderson tentang nasionalisme sebagai Imagined Community dibangun. Maka menjadi wajar jika banyak sekali sejarawan Indonesia yang termakan gagasan Ben Anderson, dan menganggap Politik-Etis sebagai satu titik yang sangat urgen untuk sebuah nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini kita bisa bilang, nasionalisme ala Ben Anderson, adalah nasionalisme peranakan elit pribumi hasil bentukan kolonial itu sendiri. Dan karena itu, mengamini konsepsi nasionalisme Ben Anderson berarti menyerahkan diri pada ketersesatan.

[9] Jika dalam tradisi pergerakan Eropa, sebagaimana seperti yang kita kenali, para kepeloporan dalam perombakan struktural adalah gerakan buruh (sebagaimana dalam Internasionale), maka dalam Revolusi Indonesia (1945), kepeloporan itu ada pada lasykar-lasykar rakyat. Namun, nasionalisme yang mengental menjadi pekik “merdeka atau mati” dan dilaksanakan dengan perang gerilya itu untuk selanjutnya malah dibunuh oleh upaya pemerintah sendiri dengan politiknya. Ketidaknyambungan antara kehendak rakyat (yang meletakkan garis perang), dengan kehendak pemerintah yang malah sibuk berpolitik itulah yang membuat revolusi Indonesia malah memangsa anak-anaknya sendiri. Berbagai pemberontakan (FDR 1948/Madiun, PRRI-Permesta, DI/TII), adalah salah satu akibat dari ketidaksejalanan itu.

[10] Banyak yang protes dengan ungkapan ini. Opini yang berseliweran adalah bahwa saya hendak mengecilkan jasa-jasa para pahlawan. Saya tidak peduli apakah akan dianggap seperti itu, atau kenyataannya memang begitu. Yang pasti, jika kita memakai analisis struktur, hasilnya memang demikian. Maksudnya, bahwa Indonesia yang terbentuk adalah kelanjutan dari kolonial Hindia-Belanda belaka. Dan anasir kolonial itu, rupanya hingga saat ini masih sama. Analisis struktur (dalam bahasa ilmu sosial sering disebut strukturalisme), kita bisa kenali mulanya adalah suatu teori dalam ilmu arsitektur. Analisis struktur berbeda dengan analisis sistem. Dengan analisis struktur kita bisa mengenali bagaimana kuasa (power) itu beroperasi. Namun, dalam pembacaan sosial, kita mesti sepenuhnya sadar bahwa selalu saja ada yang luput untuk diraih setelah kesimpulan analisis dituangkan. Karena itu, dalam konteks ini, pertanyaan yang mungkin bisa diungkit adalah, sejauh mana Indonesia (nasional), keluar dari Hindia-Belanda (kolonial)?

[11] Kegagalan membaca arus-zaman (zeitgeist) salahsatunya memang punya akibat anakronisme. Dan anakronisme adalah suatu jalan sesat (dwaalsporen) yang berujung pada kemacetan, kemandekan, atau bahkan kehancuran. Laiknya kereta api yang loncat keluar dari relnya. Apakah itu akibat adanya batu yang mengganjal, atau miskomunikasi antara masinis dengan pengatur  jalur kereta, atau sebab hal lain, itulah soal yang harus segera dikenali agar bencana selanjutnya bisa lebih terantisipasi.

[12] Mengenai bagaimana bangun rancang Orde Baru, bisa kita telisik dalam apa yang dihasilkan dalam pertemuan pada seminar II TNI/AD di Seskoad, Bandung pada tanggal 25 31 April 1966..

[13] Muridan dkk, peneliti LIPI, membahas gerakan perlawanan atas Orba dengan apik. Sebagaimana tertulis dalam buku Penakhluk Rezim Orde Baru, tahun 2000. Dalam buku tersebut tertulis juga, pers-pers mahasiswa, seperti LPM Arena, ikut andil kuat dalam membangun jejaring gerakan lintas OTB.

[14] Istilah tinggal landas sangat populer di zaman Orde Baru, sebagai suatu cita-cita Orba tentang masyarakat indonesia yang maju dan makmur, dan itu tertuang dalam repelita-repelita. Tinggal landas menggambarkan sebagai suatu cita-cita masyarakat yang maju dan makmur. Dalam keruntuhannya, cita-cita Orba itu membuat kita benar-benar tinggal di landasan. Ironis.

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.