PASCA TOLERANSI

Ilustrasi diambil dari dokumentasi pribadi KPMRT dalam acara doa lintas iman merespon bencana, bersama ormada se-Jawa.

Ilustrasi diambil dari dokumentasi pribadi KPMRT dalam acara doa lintas iman merespon bencana, bersama ormada se-Jawa.

Oleh: A. Taufiq*

Ketika suatu agama kawin dengan negara, maka hadirnya agama lain akan dianggap mengganggu hubungan perkawinan itu. Karenanya, menjadi wajar jika agama lain itu minimal harus selalu diwaspadai, atau malah lebih baik disingkirkan. Itulah yang terjadi pada Abad Pertengahan di Eropa sehingga disebut Abad Kegelapan (Dark Age).

Lantas, sebagaimana malam selalu berujung pagi, takhayul pun digusur rasio, dan kegelapan diganti pencerahan (Aufklärung). Seiring semangat pencerahan itu, berlangsung pula gugatan perkawinan agama dan negara, sebab terlalu banyak menimbulkan korban. Kasus Jean Calas contohnya, yang sampai-sampai menggugah orang seperti Voltaire (1694-1778), untuk kemudian merumuskan Traités sur la Tolérance (Traktat Toleransi) (1763).

Namun, gugatan perkawinan agama dengan negara seperti yang dilakukan Voltaire, sesungguhnya bukan semata karena banyaknya korban, tapi memang rasionalisme sebagai roh zaman modern sedang menguat, dan agama yang ada dianggap sebagai “logika tanpa penalaran”, karenanya harus digeser dari ranah negara. Itulah awal kelahiran sekularisme. Yaitu negara harus menceraikan agama (gereja), dan memberi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk agama apapun, bahkan tidak memeluk agama sekalipun. Lantas agama diseret dari ranah publik ke ranah privat. Sebab agama berbasis keyakinan, dan keyakinan sifatnya privat. Sementara negara bukan milik privat, tapi publik.

Semangat modernisme, dengan sekularisme di dalamnya, kemudian menular ke penjuru dunia. Kolonialisasi Barat di sekujur bumi tentu menjadi jembatannya. Seperti di Indonesia, dimana banyak sekali tokoh-tokoh pendiri bangsa kita, yang mengenyam pendidikan Barat, hendak membentuk negara kita jadi sekuler, tapi karena mendapat pertentangan yang keras dari kalangan agama, sehingga terjadilah suatu kompromi yaitu “setengah sekuler.” Maksudnya negara tetap berdasar ketuhanan, tapi hukum agama tidak dijadikan hukum formal. Dalam bahasa perkawinan, negara setengah sekuler sama halnya dengan suami istri yang dipisahranjangkan.

Berbeda dengan di Barat, setelah mengalami gugatan-gugatan, kemudian benar-benar ada talak tiga antara agama dan negara. Di Eropa ada semangat melindungi negara dari ancaman agama (efek traumatis gereja). Sementara di Amerika ada semangat melindungi keyakinan agama dari ancaman peraturan negara (semangat kebebasan beragama). Dan rupanya perceraian (sekularisme) yang berlangsung di Barat itulah yang jadi model yang ditiru negara-negara bekas jajahan/terbelakang saat ini. Ya wajar juga, negara jajahan memang berkecenderungan meniru penjajahnya.

Dalam konteks Indonesia, Reformasi 1998 membuat kalangan fundamentalis agama yang sebelumnya tiarap kini kembali naik panggung. Kita bisa mengenalinya dari berbagai macam permunculan, dari yang paling licin (seperti digulirkannya Perda-perda Syariah), hingga yang paling vulgar seperti pembubaran tempat-tempat Ibadah aliran-aliran yang dianggap menodai agama. Hal tersebut yang melatarbelakangi maraknya kembali para tokoh dan pegiat yang menyarakan toleransi, dan mengukuhkan sekularisme sebagaimana yang berlangsung di Barat sana. Lihatlah misalnya, bagaimana pegiat Jaringan Islam Liberal (JIL) secara getol mengkampanyekan hal tersebut. Bahkan, saat Barat mulai mewacanakan perang global terhadap teroris, kita juga ikut terseret dengan arus itu.

Namun, hal yang jarang disadari mereka yang teriak toleransi adalah bahwa cerita perkawinan antara agama dan negara sudah (berlangsung) menjadi cerita masalalu. Jika ada yang hendak mengawinkan agama dengan negara, sebagaimana konsepsi Khilafah yang diusung Hizbuttahrir, sesungguhnya tak lebih dari riak-riak kecil yang terpancar dari mentalitas orang-orang kalah. Perlawanan atas wacana perkawinan kembali agama-negara, memang tetap perlu, tapi jangan sampai kita terlena dan menganggap bahwa itu sesuatu yang paling urgen dari masalah berbangsa dan bernegara kita.

Maksudanya, yang sedang berlangsung kini adalah perkawinan  negara dengan pasar (dalam akad yang bernama laissez faire laissez passer). Perkawinan itu nampak indah dari luar. Nampak harmonis. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, atas nama perkawinan itu negara dipaksa patuh untuk melayani pasar, dengan konsekuensi menindas anak-anaknya sendiri (warga-negara). Penindasan itu sangat nampak dalam kesenjangan yang kian lebar (rasio gini), perusakan lingkungan, pemelaratan absolut, serta lapis-lapis ideologis yang meninabobokkan mereka dari kesadaran akan kenyataan yang menyayat itu.

Banyak sekali kasus yang bisa kita catat jika sekedar untuk menambahi deretan bukti penindasan dan kerusakan yang tengah berlangsung. Berbagai penggusuran lahan subur petani untuk kepentingan korporasi berlangsung di berbagai tempat. Politik upah murah dan outsourcing juga masih dipertahankan. Pembangunan kota yang tidak toleran terhadap kaum melarat dan gelandangan, juga terus berlangsung. Sementara para penyuara toleransi masih saja sibuk memusuhi para pemberhala teks yang dianggap berpotensi jadi teroris. Alangkah jauh jarak permasalahan dengan jawaban yang mereka suarakan.

Lalu bagaimana “toleransi” bergerak di wilayah ini? Itulah yang menjadi soal krusial. Bahwa toleransi yang dulu punya semangat yang mendobrak, kini malah dijadikan instrumen untuk mengokohkan pasar bebas yang eksploitatif itu, atau setidaknya membelokkan kita dari kenyataan yang sesungguhnya. Apakah dalam hal ini semangat toleransi jadi mandul? Jawabannya adalah yang salah pertanyaannya. Toleransi adalah suatu respon atas konteks. Ketika konteks berubah, maka “toleransi” itu juga harus diubah. Namun, sebrutal apapun bentuk perubahannya, tetap ada yang tak berubah.

Menengok masa silam, bahwa semangat toleransi akarnya adalah kehendak atas kesejajaran dalam agama, saat ini semangat toleransi harus digeser ke ranah kesejajaran di ranah ekonomi politik. Hanya dengan begitu, kesejajaran total kita sebagai manusia bisa tercapai. Dan hanya dengan itu pula toleransi masih punya gema alias tidak mandul. []

Blandongan, 20 September 2016

*Penulis, adalah warga KPMRT yang sedang menempuh studi di Perbandingan Agama UIN Suka.

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. November 12, 2017

    […] masa lalu mampu melakukan itu, ketika Eropa masih diliputi Dark Age. Ketika fajar Eropa menyingsing (Aufklarung), apakah cahaya Islam jadi tenggelam, sehingga menjadi […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.