Mimpi tentang Desa Berdikari

mimpi-tentang-desa-berdikari

 

Oleh A Taufiq*

Setelah lewat BLT/BLSM pemerintah memperlakukan warga laiknya pengemis, kini lewat dana desa pemerintah juga sama, memperlakukan desa laiknya institusi pengemis. “Kemis-kemisan” rupanya memang sudah jadi tradisi dan terpelihara dengan baik di Indonesia.

UU Desa yang belum lama diketokpalu, memberikan legitimasi untuk mengucurnya dana dari pusat ke desa. Tentu saja ini berkah bagi beberapa kelompok. Kelompok pejabat desa jadi punya banyak proyek, kelompok LSM/NGO punya lahan basah untuk digarap. Dan rakyat kecil? Gelap.

Saya tidak tahu apa sesungguhnya yang mendasari kebijakan UU Desa. Yang pasti bahwa euforia reformasi tentang otonomi atau desentralisasi sepertinya berlanjut. Sehingga kekuasaan harus didistribusikan (maksudnya bagi-bagi lapak), agar kesejahteraan tidak dinikmati pejabat elit di pusat, tapi juga oeh pejabat di pelosok desa-desa.

Kemerdekaan

Dalam trisakti, kemerdekaan diartikan berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika ketiga hal itu tiada, kemerdekaan hanya sebatas omong kosong.

Berdikari dalam ekonomi adalah ketidak-tergantungan, baik sebagai bangsa atau sebagai warga. Dan bentuk institusi yang paling mungkin saat ini, ya hanya bisa diwujudkan dalam bentuk koperasi. Sebab dalam koperasi orang dinilai sebagai orang, bukan “jumlah kapital” yang dia miliki. Dalam koperasi, bukan saja distribusi kesejahteraan lebih dimungkinkan, tapi juga sekat-sekat kelas dikikis. Implikasi politisnya jelas, memberi kemungkinan kedaulatan di tangan rakyat.

Berdaulat dalam politik artinya demokrasi, sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kedaulatan paling dasar adalah tiap warga berhak menyampaikan pendapatnya. Saat ini, tiap orang bisa saja berpendapat, atau memilih calon pemimpinnya. Tapi semua orang tentu tahu, pendapat seribu buruh yang demonstrasi di jalanan, bisa saja tidak berimplikasi apa-apa, sementara pendapat satu orang pemilik modal besar, akan menggegerkan Indonesia.

Dan di ranah kebudayaan, sederhana saja soalnya: bagaimana kreativitas dan produktivitas dimungkinkan tumbuh subur jika mayoritas rakyat masih mati-matian hanya sibuk soal memenuhi kebutuhan perut?

Dan desa yang merdeka, adalah desa yang berdikari, berdaulat, dan bermartabat. Tetapi UU Desa dengan sekian implikasinya manjauhkan desa dari ketiga hal itu.

Desa Berdikari

Desa punya latar sejarah yang panjang. Rezim boleh silih berganti. Sistem politik boleh saja berubah. Negara boleh bubar. Tapi desa tetap ada. Sejak zaman komunal primitif, kerajaan-kerajaan, kolonial, hingga zaman neokolonial ala nasion-state pasca 1945.

Melihat sejarah panjang itu, tentu desa punya tatanan tersendiri. Desa mawa cara, negara mawa tata, ungkapan orang Jawa. Hal ini menunjukkan otonomi desa sudah sejak dalam roh, yang bukan semata soal administratif belaka. Maka, intervensi pusat atas desa, meski dengan dalih otonomi desa, yang intinya distribusi admisnistratif, hanya kontraproduktif.

Kontraproduksi itu bisa kita lihat dalam beberapa hal. Pertama, melihat besaran dana desa yang mengucur, akan sangat rawan dengan korupsi, sementara institusi pengawasnya belum maksimal. Apalagi kesadaran warga desa untuk berpartisipasi dalam membangun desanya masih lemah.

Kedua, pejabat desa akan gagap dalam mempergunakan dana desa yang begitu banyak. Hingga yang ada hanyalah bagaimana caranya agar dana desa itu dihabiskan sehingga lahir program-program serampangan sejak dalam perencanaan.

Ketiga, kucuran dana desa yang besar itu hanya akan membuat desa ketergantungan. Kemandirian desa akan terkikis, sebab desa-desa akan bersaing untuk lebih pandai jadi pengemis.

Warga desa sesungguhnya tidak butuh apa-apa, baik tata kelola maupun kucuran dana dari pemerintah pusat. Warga desa, sebagai warga negara Indonesia, hanya butuh pemenuhan haknya atas sandang pangan papan, arti kasarnya sediakan lapangan kerja. Lalu kesehatan/pengobatan dan pendidikan terjamin agar ada peningkatan kualitas hidupnya.

Dan UU Desa dan pelaksanaannya hanya menjauhkan desa dari cita-cita desa berdikari. Artinya menjauhkan bangsa dari cita-cita kemerdekaan.

Lantas Bagaimana?

UU Desa sudah diputuskan. Dan putusan itu hiruk-pikuk mulai dilaksanakan. Tak ada gunanya meratapi. Ratapan tidak mengubah apa-apa. Yang dibutuhkan adalah siasat baru.

Pertama, membuat gerakan koperasi desa. Bentuk formalnya boleh BUMDes, tapi roh-nya harus kooperasi. Dan dana desa sebisa mungkin dijadikan stimulus dalam mendukung koperasi ini.

Kedua, mendorong partisipasi warga untuk mengurusi desanya. Sebab besarnya dana desa yang turun, jangan dibiarkan jatuh ke tangan elit desa belaka.

Ketiga, memaksimalkan keterlibatan warga untuk membuat program yang sifatnya berkelanjutan. Bukan acara-acara yang sifatnya seremonial, yang hanya untuk menghabiskan anggaran.

Hanya dengan begitu, bencana yang mengancam akan terhindarkan.

Yogyakarta, 31 Des 2015

*Penulis adalah mahasiswa asal Tuban, sekarang aktif di Institute for Development and Society (Indeso), Yogyakarta.

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

3 Respon

  1. kpmrt berkata:

    iya sama-sama kakak

  2. kpmrt berkata:

    sama-sama kakak

  3. wahyudi luhur berkata:

    thk infonya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.