Ironi Negeri Agraris: Meneropong Masa Depan Petani Indonesia

Indonesia sampai sekarang masih kewalahan menangani masalah kemiskinan. Mayoritas, penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan, sementara penduduk Indonesia kebanyakan tinggal di desa . Penduduk desa mayoritas petani, produksi pangan, sementara petani indonesia paling banyak menderita kemiskinan dan penderitaan. Kesejahteraan masih menjadi angan-angan

Ironi Negeri Agraris: Meneropong Masa Depan Petani Indonesia

Di ambil dari OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2014, mencatat bahwa dari 28,28 juta jiwa jumlah penduduk miskin, sebesar 17,77 jiwa atau 62,8 persen berada di pedesaan. Setidaknya terdapat 26,14 juta rumah tangga petani desa, dimana 17,73 juta rumah tangga diantaranya adalah petani tanaman pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia.

Distribusi Lahan

Masalah utama adalah distribusi lahan. Kebanyakan petani kita berlahan sempit (petani gurem), bahkan tidak punya lahan (buruh-tani). Sementara disisi lain, selain banyak sekali lahan yang tidak tergarap, juga banyak tuan tanah yang lahannya berpuluh-puluh hektar.

Pada zaman Orde Lama, pernah diupayakan reformasi agraria (Land Reform) yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Salah satu isinya adalah menjadi payung hukum dalam distribusi lahan nganggur, pembatasan kepemilikan atas tanah, perlindungan atas lahan pertanian kolektif (tanah ulayat). Tapi UUPA mengalami kemacetan dalam eksekusi, hingga Rezim Soekarno jatuh.

Kemacetan pelaksanan UUPA itulah yang salah satunya menimbulkan gejolak di berbagai tempat seperti aksi-aksi sepihak yang dilakukan Barisan Tani Indonesia (BTI) sayap organisasi Petani Partai Komusis Indonesia (PKI) dengan dalih membantu pemerintah melaksanakan UUPA. Tapi aksi-aksi sepihak BTI kemudian malah berakhir kontraproduktif seiring jatuhnya Rezim Soekarno.

Pada zaman Orde Baru era kepemimpinan Soeharto, UUPA tidak pernah disentuh samasekali. UUPA seolah dilupakan. Siapa saja yang mencoba membahasnya, akan ketakukan dianggap bagian dari PKI. Sementara Orde Baru sangat anti PKI. Dengan itu, UUPA persis tenggelam.

Memang, pasca Reformasi 1998, UUPA kembali dibahas oleh banyak orang. Tapi sampai saat ini, tetap saja mentok. Tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk serius melaksanakannya.

Padahal, kemerdekaan tanpa kesejahteraan petani, tentu tidak ada artinya. Kesejahteraan petani hanya mungkin jika ada distribusi lahan yang merata. Maka, jika land reform tidak pernah dilaksanakan, kesejahteraan petani tinggallah mimpi.

Industrialisasi Ekstraktif vs Pertanian

Lahan pertanian di Indonesia kian menyempit. Salahsatunya adalah akibat pencaplokan lahan untuk industri. Apalagi industri-industri ekstraktif yang juga berefek buruk pada lahan pertanian sekitar industri. Seperti kekeringan yang dialami beberapa daerah sekitar pabrik semen, atau pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik.

Parahnya, ketika warga menyadari efekburukĀ  industri ekstraktif yang hendak didirikan, kemudian mereka melawan, tapi pemerintah tidak memihak mereka. Contoh terakhir adalah pegunungan Kendeng, Rembang, dimana masyarakat petani ramai-ramai menolak didirikannya Pabrik Semen. Mereka demonstrasi, menyatakan sikapnya. Tapi, aparat pemerintah merepresi mereka. Mereka dipukuli, digebuk, dan sebagian dikriminalisasi.

Memang, industri itu penting demi pertumbuhan ekonomi. Tapi industrialisasi yang mengorbankan lahan pertanian orang banyak, adalah hal yang perlu dilawan. Pemerintah juga perlu membuka mata, agar industri-industri yang hendak bermunculan tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus dilihat dulu apakah hadirnya mencaplok atau merusak lahan pertanian atau tidak. Kalau iya, harusnya tidak diizinkan. Kecuali memang selamanya pemerintah tidak pernah berkehendak demi kemaslahatan rakyat banyak.

Hak Asasi Petani

Sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia melindungi hak-hak petani. Tapi dalam kenyataannya berlaku sebaliknya. Banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan bahwa petani sering jadi korban. Seperti dalam laporan Serikat Petani Indonesia (SPI), sepanjang tahun 2014, terjadi 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 konflik lainnya yang masih berkecamuk di akar rumput. Dari 143 kasus yang tercatat diperkirakan ribuan konflik agrarian yang belum terselesaikan. Konlik agrarian tersebut menelan korban di pihak petani, 2 orang tewas, 90 orang luka-luka, 98 orang ditahan, dan ribuan orang terusir dari lahan pertaniannya. Contoh yang paling besar tentu konflik antara Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada di Jambi.

Selain itu, Hak Asasi Petani atas sarana produksi juga terabaikan. Seperti kelangkaan pupuk yang selalu saja menjadi masalah musiman. Pupuk subsidi dari pemerintah masih terbatas. Disisi lain, pupuk subsidi seringkali tidak tepat sasaran sebab ulah pelaksana penyalur pupuk.

Belum lagi keputusan Menteri Perdagangan yang menyetujui untuk menerbitkan Surat Keputusan Impor sepanjang tahun 2014 yang tentu saja memperpuruk nasib petani. Semua kasus diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014, situasi Hak Asasi Petani tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Hal itu salah satunya diakibatkan oleh tidak adanya instrument-instrumen yang mendorong terpenuhinya Hak Asasi Petani, atau instrument yang mengontrol kebijakan-kebijakan yang memihak para petani. Memang ada organisasi pertanian, seperti SPI, tapi karena masih minimnya anggota sehingga belum mampu membangun kesadaran massa petani secara luas untuk menuntut terpenuhi hak-haknya.

Kemandirian Petani

Sampai saat ini, kita tahu bahwa petani masih belum bisa mandiri. Dari persoalan pembenihan, pupuk, pestisida, sampai pada menentukan harga pasar atas produksinya.

Soal benih, mayoritas harus beli dari korporasi penyedia benih berlisensi yang memonopoli benih Indonesia. Ada beberapa kasus dimana beberapa petani yang mampu membuat bibit sendiri dan mengedarkannya ke para tetangganya, tapi malah dikriminalisasi sebab dituduh melanggar hak cipta. Seperti kasus petani Indramayu (dalam film documenter berjudul Bisa Dewek) atau petani Kediri.

Lalu soal pupuk kimia dan pestisida. Para petani juga harus beli dari perusahaan multinational corporation/ transnational corporation (MNC/TNC). Sumber daya petani belum mampu untuk mencipta pupuk tandingan, atau masih kurang percaya diri jika memakai pupuk kandang. Dalam mengatasi hama, petani masih mengandalkan pestisida olahan MNC/TNC, dan belum mampu membuat pestisida sendiri.

Petani kita mayoritas masih suka instan dan termanjakan oleh situasi, yang padahal memebuat mereka ketergantungan dan menghabisi kemandirian mereka. Mayoritas petani belum menyadari hal itu. Hal tersebut salahsatunya adalah tidak adanya pendidikan bagi petani untuk memerdekakan diri. Pendidikan pertanian memang ada, tapi tidak ditujukan sebagai perombak system pertanian yang ada, malah mencetak para birokrat yang akan bekerja di dinas pertanian, tapi tidak tahu persoalan lapangan.

Sementara itu, tidak adanya upaya serius dari pemerintah kian memperparah keadaan. Konsepsi berdikiri (berdiri di kaki sendiri), nyatanya tidak bisa diimplementasikan hingga saat ini. Ketergantungan terhadap asing adalah buktinya.

Melihat potensi Indonesia sebagai Negara pertanian, mestinya ada perhatian lebih pemerintah terhadap pertanian. Dengan pebangunan insfrastruktur pertanian, modernisasi alat pertanian buah dari karya bangsa sendiri dan ramah lingkungan, merubah paradigma pendidikan nasional yang sadar pertanian, memutus mata rantai ketergantungan benih dan pupuk asing yang berlisensi dan mahal serta tidak sesuai dengan kemampuan daya beli petani.

Liberalisasi Pertanian

Seperti disinggung sebelumnya, sebagai Negara agraris, rupanya pemerintah kita tak berkutik dalam memproteksi petani-petaninya. Pemerintah malah mengamini saja agenda-agenda Word Trade Organization (WTO) dalam Agreement on Agriculture (AOA) yang sangat merugikan petani. Liberalisasi pertanian itu Nampak jelas dalam hal pencabutan subsidi pupuk, pencabutan monopoli beras oleh BULOG, dan minimalisasi bea cukai impor komoditas pangan. Ketiga hal diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memproteksi petani-petani Indonesia.

Namun, kebijakan liberalisasi itu ternyata hingga kini masih dijalankan pemerintah Indonesia. Tanpa ada upaya pembenahan, dengan National oriented. Menyetop impor dan meningkatkan produktifitas pertanian untuk kesejahteraan petani Indonesia.

Petani Kian Ditinggalkan

Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami para petani hingga saat ini kemudia menjadikan mereka mulai meninggalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Jumlah petani di Indonesia dalam 10 tahun terakhir berkurang 5.09 juta keluarga petani indonesia. Artinya setiap tahun terdapat 509 ribu keluarga keluarga petani yang meninggalkan lahan pertanian, atau setiap satu jamnya terdapat 58 keluarga petani berkurang (BPS, 2014).

Mereka yang ramai-ramai meninggalkan pertanian tentu lari ke kota-kota atau ke luar negeri jadi kuli. Di kota-kota kemudia muncullah masalah-masalha perburuhan, atau masalah penggusuran lahan kumuh kaum miskin kota. Yang ke luar negeri jadi buruh migran juga menimbulkan persoalan-persoalan buruh migran, kekerasan Pekerja Rumah Tangga (PRT), penunggakan gaji atau bahkan tidak di bayar dan pembunuhan.

Disamping itu, para pemuda desa yang berpendidikan tinggi dituntut untuk tidak jadi petani. Orang-orang tua mereka berpesan agar menjadi guru atau pegawai. Mereka tidak menginginkan anak-anaknya seperti apa yang mereka alami: sengsara, dan dianggap tidak terhormat oleh masyarakat. Maka wajar jika petani kian hari kian menyusut.

Sedangkan lembaga pendidikan yang mendeklarasikan diri sebagai perguruan tinggi pertanian, Institute Pertanian Bogor (IPB) atau sejenis, sementara ini, belum dirasakan manfaatnya oleh para petani; melihat fakta petani jauh dari kesejahteraan. Lulusan perguruan tinggi pertanian, masih banyak yang menganggur atau alih profesi tidak sesuai bidang pertanian. Walaupun ada yang konsisten di pertanian, kebanyakan adalah tenaga penyuluh pertanian yang jauh dari petani.

Melihat kondisi demikian. Pertanyaan adalah, bagaimana nasib negara Indonesia sebagai negara agaris? Jika para pemudanya tidak ada yang mau jadi petani dan membangun sektor pertanian untuk petani indonesia.

Kesadaran Membangun Pertanian

Kesadaran untuk membangun sektor pertanian kita masih sangat rendah. Petani-petani indonesia yang ada sangat jarang memikirkan persoalan yang melanda. Mereka belum berfilir bagaimana menjadikan kesejahteraan tidak sebatas angan-angan. Petani lebih banyak disibukkan persoalan memenuhi kebutuhan subsisten, menggarap lahan untuk mempertahankan hidup.

Keberadaan kelompok-kelompok tani, kebanyakan masih dimonopoli oleh elit-elit yang sering menyalahgunakan wewenangnya. Petani-petani kecil seringkali tidak punya akses kebijakan pemerintah, hanya sekedar menggarap lahan dan acuh terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya, para petani kelas bawah (petani gurem-Soekarno-dan buruh tani) tidak pernah merasa memiliki keterwakilan politik di tingkat pemerintah.

Untuk itu, perlu adanya upaya membangung kesadaran pertanian bagi para petani. Baik oleh pemerintah terkait maupun kelompok tani yang tulus memperjuangkan petani. Sehingga, dengan kesadaran yang mapan, petani bisa berfikir dan bertindak konstruktif untuk kesejahteraan bersama.

Peran Pemuda

Melihat persoalan pertanian yang sedemikian akut, sementara kesengsaraan mencekik leher petani tiap harinya. Pemuda, harusnya terlibat untuk ikut andil dalam berjuang di sektor ini. KPMRT, sebagai organisasi mahasiswa daerah yang ada di Yogyakarta, juga harus terlibat dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Seperti ikut dalam gerakan-gerakan pertanian, atau ikut dalam opinion building untuk membangun sektor pertanian untuk petani indonesia. Hal tersebut adalah kewajiban KPMRT sebagai wadah para intelektual organik. [AT]

Tuban Jogja

Media publikasi pemikiran dan agenda kegiatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Ronggolawe Tuban (KPMRT) Yogyakarta.

Mungkin Anda juga menyukai

5 Respon

  1. kpmrt berkata:

    Hhh, begitulah.

  2. Mawar biru berkata:

    Hah Malang nasip pak tani

  3. tubanjogja berkata:

    iya betul mas, terituama karena mereka di suport oleh pemerintah lewat kebijakan yang dibuat, baik di sektor produksi maupun pemasaran.,

  4. Zee berkata:

    Katanya petani luar Indonesia hidupnya tidak seperti petani Indonesia. Petani disana lebih makmur.
    Apa karena kebanyakan rakyat negeri yang bangga membeli bahan pangan impor? Sehingga petani Indonesia hanya bisa gigit jari.

    Benar nggak sih? šŸ˜®

  1. Januari 5, 2015

    […] Ironi Negeri Agraris: Meneropong Masa Depan Petani Indonesia […]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.